tugas bpd bidang pemerintahan. (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan. tugas bpd bidang pemerintahan

Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 11. Hasil Buku Panduan BPD Tahun 2018 31 f pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. mediaanakbangsa. Dalam UU Desa, setidaknya ada 22 pasal yang mengatur tentang Kepala Desa, dengan beragam aspek yang diatur antara lain: (i) tugas, hak, dan wewenang Kepala Desa; (ii) akuntabilitas Kepala Desa; (iii) larangan bagi Kepala Desa (iv) pemilihan Kepala Desa; dan (v) pemberhentian Kepala Desa. Seksi Pemerintahan Desa dan BPD; 2. Kelembagaan BPD dalam Permendagri No. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk. 1 orang wakil ketua; dan c. 1Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 jo Kepmendagri Nomor 142 Tahun 1974 diamanatkan mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan koordinasi dalam perencanaan di daerah. Pengelolaan. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;Perangkat Desa berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mempunyai tugas membantu Tugas dan Fungsi Kepala Desa. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan. Analisa Data Tentang Fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) Dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru, yaitu UU No. BPD yang meliputi tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan, ketentuan umum dan mekanisme pelaksanaan pemilihan anggota BPD. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Realisasi | Anggaran. Pengertian LPMD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. KOORDINATOR. Sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. 352,440,442 | Rp. Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Fungsi BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 31 yaitu: 1. 59 halaman. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Membiarkan Jawaban : C 41. Adapun Bidang sebagaimana dimaksud terdiri atas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bidang Keuangan dan Aset Desa, terdiri atas: 1. ( 1) Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa. BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA. Tugas Sekretaris desa adalah : a. Itu yang sulit. Pihak lain. Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Badan; 6. BIDANG. camat atau sebutan lain; dan c. [11] Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Disebutkan pada bagian kedua Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang tugas dan fungsi. mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. Nusa Tenggara Barat. 2. Kelembagaan BPD terdiri atas: a. dan. ” Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa,. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Dalam perkembangannya, untuk memantapkan kedudukan,. 1 Bagian Tata Pemerintahan a Sub Bagian Administrasi Pemerintahan 1) Analis Pemerintah Daerah S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Bidang Pemerintahan/ Manajemen/ Kebijakan Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan. (BPD) dalam sistem pemerintahan desa menempati posisi atau kedudukan yang sangat penting. Pemalang – Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. a. surat keterangan dari Kepala Desa, bahwa yangMaka pada tanggal 01 januari 2019 dikeluarkanlah Pembagian Bidang Kegiatan dan Tupoksi Pelaksana Kegiatan Anggaran Pemerintah Desa berdasarkan Permendagri 20/2018. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Contoh Badan Usaha Milik Daerah, misalnya seperti kantor PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD), Kantor Perusahaan Daerah Angkutan Kota (Bus. pertahanan; c. 32/2004) pada Pasal 206 hanyalah membagi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa merupakan sarana untuk masyarakat guna merencanakan pembangunan desa. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam musyawarah yang dihadiri pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat, dan lain-lain c. Tulisan ini menyajikan peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan. 8. 5. Tugas BPD diatur pada Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 32 yaitu: Menggali aspirasi masyarakat; Menampung. Memilih dan dipilih, Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. . Kembali ke topik di atas terkait masalah tugas BPD,sebenarnya sudah bayak sekali rujukan web/blog yang sudah menjelaskan. Pembimbing :. Pembinaan kemasyarakatan, seperti :Pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya 3(tiga) tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakt, membentuk panitia pemilihan kepala Desa dan prosesBadan Kepegawaian Daerah merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mengurusi bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan untuk Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara. Dan bukannya RKPDes, yang disusun atas dasar kemauan atau keinginan dari salah seorang pemangku kepentingan desa. Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi; Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;. 11. Setiap bidang dipimpin oleh ketua bidang; h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanyaSecara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). KOMPAS. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa 2. 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan. Selain itu, dengan adanya Dana Desa tak pelik Kasi Pemerintahan juga mendapatkan tugas tambahan. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; 2. Sesuai Tupoksi Perbup Langkat No. Email. BIdang-bidang BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. 1 Pemerintah Daerah - Pembinaan - Koordinasi dengan lintas SKPD - Fasilitasi - Penyiapan dukungan teknis/perangkat kebijakan - Melakukan Orientasi bagi Anggota BPD 2. Ini Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016. Rp. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pemilu 2024. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 2. Koordinasi/Rapat BPD. Masyarakat menilai kinerja BPD dari keaktifan BPD. BPD terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris serta anggota yang dipilih atas dasar. Id – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri mempunyai Tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa termasuk pembinaan kelembagaan Desa sesuai. Pasal 60. masyarakat Desa. Fungsi BPD BPD memiliki beberapa fungsi umum yang menjadi dasar terbentuknya BPD. Tugas BPD - mengelola aspirasi masyarakat diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi. Menyusun RKPDes 2022 itu mudah. f. Baca juga: Syarat Pembentukan Desa. Diponegoro No. Kaur Keuangan. 1. Pasal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewajiban anggota BPD sebagai berikut; Peran BPD dalam Percepatan Penetapan Perdes, Khususnya Penetapan Perdes APBDes. Memperhatikan pertahanan dan. Tugas dan Fungsi BPD Desa Rarang Selatan Kec. Secara yuridis, tugas BPD mengacu pada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan Desa. Adapun, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Melaksanakan tugas lain yang. sama tersebut membebani masyarakat'dan desa harus mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari BPD, yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyara­katan; dan dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam. PENYUSUNAN PERATURAN. PEMILU 2024. b. Muhammad Khanip. Lompat ke Konten. BPD merupakan representasi lembaga Legislatif dalam tingkat pemerintahan Desa. Hak BPD: mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; menyatakan pendapat atas. Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. a. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. BPD befungsi menetapkan. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. com - Kecamatan dan camat memiliki eksistensi tersendiri dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan dan ekonomi desa, bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan sosial budaya, Bidang Pemberdayaan Alam dan. DAFTAR ISI : Apa Sebenarnya BPD Itu ? >>> Apa Tugas BPD Sesungguhnya ? >>> Syarat Menjadi Pengurus BPD ?>>> Inilah Hak dan Kewajiban BPD ? >>> Apa Saja. hasil kegiatan bidang pemerintahan desa. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota. id ,-Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas : 46. 3. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan z. Yang disahkan dan ditanda tangani oleh Bapak Nur Rozuqi selaku Ketua Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap. Menyampaikan usul dan/atau. Pasal 55 ayat (1) menyatakan hak anggota BPD sebagai berikut; Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa. 2. (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. BLT Dana Desa Rp300. agama. Bidang Kesra 9. 1 (satu) orang wakil ketua; dan c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang tercantum dalam Permendagri. 6) Adapun, Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa 7yang diadakan secara khusus. Acara Pembinaan dibagi. Hak BPD. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data. tugas-tugas di bibang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi. menampung aspirasi masyarakat; c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : a). BPD memiliki beberapa fungsi umum yang menjadi dasar terbentuknya BPD. Tujuan disusunnya rencana kinerja : KETIGA 1. Itu yang. TLH – (01/07/20) Bertempat dikantor Desa Talawi Hilie dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Tim pemerintahan Desa Dinas Sosal Kota. Wakil Ketua BPD Bidang Pemerintahan 3 Etik Ismawati Sekretaris Bidang Kesejahteraan 4 Slamet Wahyudi Anggota Bidang Pembangunan 5 M Khusni Anggota Bidang Pembangunan. Desa. TUGAS DAN FUNGSIDasar : Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berfungsi sebagai forum demokrasi bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di desanya masing-masing. BPD Desa Colo diharapkanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah. anggota Badan Permusyawaratan Desa. Bila kita membandingkan antara Undang-Undang Desa dengan Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah & Desa . TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH NAGARI WALI NAGARI Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD Mengajukan rancangan peraturan Nagari Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD Menyusun dan mengajukan rancangan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat; c. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh kepala desa beserta jajarannya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Budang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi : Menyusun rencana program / kegiatan kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan; b. Pendidikan . Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan. 1. 8. Apa saja tugas dan wewenang BPD dalam pengelolaan APBDesa? Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016). Tugas Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dalam rangka melakukan pembinaan, mengatur, pengendalian dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum Provinsi. Pengadministrasian aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembi Download Dokumen Terlampir : Bagikan :. . Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD 4. Gambar : Bab IV Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Peraturan Desa bersama Kepala Desa. SUSUNAN ORGANISASI 1. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya. Oleh sebab itu fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut : a. Perbup 64 BPD - Read online for free. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. com. pembinaan pemerintahan desa, salah satu bidang di Kementerian Dalam Negeri yaitu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. A. Disebutkan dalam pasal 20, bahwa Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD itu dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa ( ayat 1). II. Terara, Kab. Kepala Desa. Sementara itu, dalamsama dari masyarakat dan pemerintah desa juga sangat diharapkan untuk menunjang keberhasilan BPD dalam menjalankan peranannya . Untuk mendukung. Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. 1 Pemerintah Daerah - Pembinaan - Koordinasi dengan lintas SKPD - Fasilitasi - Penyiapan dukungan teknis/perangkat kebijakan - Melakukan Orientasi bagi Anggota. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menolak b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggo. Sementara itu, menurut buku Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian untuk SMK/MAK Kelas XI karya Eny Pujiasri dan Sri Edi Budiningsih (2021:70), Surat Perintah Tugas dibuat berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi instansi. Buku Panduan BPD TAHUN 2018 Kementerian Dalam Negeri ; Kementerian Dalam Negeri Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia Atas Kerjasama: Melalui: Buku Panduan BPD TAHUN 2018 ; 02 Buku Panduan BPD Tahun 2018 Daftar Isi PENDAHULUAN FUNGSI DAN TUGAS BPD PENDANAAN BPD. (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan. Penelitian Sofyan Malik menemukan bahwa. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Tindakan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter pada tahun 1966 yang.